KLHK RAIH PENGHARGAAN DARI KEMENKEU DAN KOMISI OMBUDSMAN

Jakarta -KLHK RAIH PENGHARGAAN DARI KEMENKEU DAN KOMISI OMBUDSMAN. Biro Humas Kementerian LHK, Rabu, 7 Desember 2016. Jelang akhir tahun 2016, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meraih pencapaian membanggakan. Hal ini ditandai dengan raihan dua penghargaan sekaligus, dalam waktu hampir berdekatan.

Penghargaan pertama adalah PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Awards 2016 dari Kementerian Keuangan. Penganugerahan awards tersebut sebagai apresiasi atas kontribusi berbagai lembaga dalam mengoptimalkan pendapatan negara. Penghargaan PNBP Award 2016 diserahkan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, dan diterima Sekjen KLHK, Bambang Hendroyono. Kementerian Keuangan memberikan apresiasi pada KLHK sebagai salah satu Kementerian pemberi kontribusi PNBP terbesar. 


Dari target yang ditetapkan sebesar Rp 4 triliun pada tahun 2015, KLHK mampu memberikan kontribusi PNBP sebesar Rp5,5 triliun. Realisasi ini diperoleh dari izin dunia usaha, jasa lingkungan/wisata dan pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu serta PNBP lainnya. ‘’Capaian melebihi target ini, tidak terlepas dari sinkronisasi pengelolaan PNBP di KLHK yang sudah berbasis online dengan program Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (Simponi) di Kemenkeu,’’ kata Sekjen KLHK, Bambang Hendroyono, Rabu (7/12/2016) di Jakarta. Pengelolaan PNBP di KLHK kata Bambang, sudah berjalan baik yang salah satunya dengan penerapan sistem informasi, yang dikelola secara tertib, profesional dan transparan. ‘’Hal inilah yang mendorong kesadaran dari para pemegang izin  usaha, untuk memenuhi kewajiban mereka,’’ kata Bambang.


Adapun penghargaan kedua, diterima KLHK dari Ombudsman RI. Kementerian yang dipimpin Siti Nurbaya Bakar ini, mendapatkan Predikat Kepatuhan Tinggi terhadap Standard Pelayanan Publik. Untuk tahun 2016 ini Kementerian KLHK dan Kementerian Kesehatan mendapatkan penghargaan Tertinggi dan diikuti beberapa kementerian serta Lembaga lain. ‘’Dalam hal kepatuhan terhadap pelayanan publik, KLHK mendapatkan nilai rata-rata 92. Jadi kita dinilai sudah memenuhi kriteria pelayanan publik terbaik, sesuai standar pelayanan yang ditetapkan Komisi Ombudsman,’’ kata Bambang.Salah satu indikator kepatuhan yang dimaksud adalah pelaksanaan reformasi pelayanan perizinan. Selain dilakukan secara transparan, proses perizinan di KLHK juga berjalan sesuai aturan dan tepat waktu.


‘’Dua penghargaan ini adalah hasil dari reformasi birokrasi menyeluruh di KLHK. Reformasi yang dimaksud dalam hal akuntabilitas, transparansi,  efektif dan efisien, serta pelayanan publik yang berkualitas,’’ kata Bambang.(Dn)

Related

Peristiwa 5024197401463342971

Posting Komentar Default Comments

emo-but-icon

Hubungi kami

Nama

Email *

Pesan *

item