MENGHAMBAT KEPENTINGAN HARIS DAN SAMUEL

Jakarta -(PTUN) MENGHAMBAT KEPENTINGAN HARIS DAN SAMUEL. MENGHAMBAT KEPENTINGAN HARIS DAN SAMUEL. Sidang perdana, Senin (28/11) gugatan yang dilayangkan oleh Mayjen (Purn) Haris Sudarno dan Samuel Samson yang mengatasnamakan Ketua Umum (Ketum) dan Sekretariat Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang beralamat di Jalan Cut Meutia No. 18 Menteng Jakarta Pusat, di gelar pada hari itu.


Adapun yang menjadi obyek gugatan penggugat adalah Surat  Menteri Hukum dan Hak asasi manusia (Kemenkumham) No. AHU.4.AH.11.01-84 tanggal 20 September 2016 perihal Penegasan Susunan Personalia DPN PKP Indonesia. 

Prosesi sidang perdana PKP Indonesia yang di hadiri Ketum, Sekjen , dan Para Pengurus PKP Indonesia (Haris Sudarno dan Samuel Samson) tanpa dihadiri kuasa hukum tergugat KemenkumHAK RI.
Prosesi sidang perdana PKP Indonesia yang di hadiri Ketum, Sekjen , dan Para Pengurus PKP Indonesia (Haris Sudarno dan Samuel Samson) tanpa dihadiri kuasa hukum tergugat KemenkumHAK RI.

Safril Partang
Sidang yang diketuai Tri Cahya Indra Permana yang mengagendakan pembacaan gugatan oleh pihak penggugat yang dikuasakan pada Safril Partang, dan pada persidangan perdana tidak dihadiri oleh pihak tergugat (Kemekumham) namun pembacaan gugatan terus berjalan.

Konplik yang terjadi berawal dari kepastian jawaban surat tergugat untuk menetapkan suatu keputusan sehubungan dengan adanya permohonan yang diajukan oleh penggugat No. 001/DPN PKP IND/VIII/2016 Tanggal 24 Agustus 2016 perihal Permohonan Pengesahan Kepengurusan DPN PKP Indonesia pada periode 2015-2020 dan AD/ART Hasil Perubahan pada KLB Kongres Luar Biasa Partai Keadilan da Persatuan Indonesia (KLB PKPI) Tahun 2016.

         Terkait gugatan yang dilayangkan oleh Mayjen (Purn) Haris Sudarno dan Samuel Samson (penggugat), kuasa hukum Safril Partang menyatakan bahwa selaku Pejabat Tata Usaha Negara KemenkumHam harus dan wajib menerbitkan keputusan yang diperuntukan bagi penggugat karena penggugat telah memenuhi obyek yang bersifat individual.

“ Ini sesuai dengan pasal 23 Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang parpol, ucapnya

“oleh karena kepastian agar menkuham menerbitkan surat keptusan yang diterbit belum ada tindak lanjutnya maka kami melayangkan gugatan terhadap obyek sengketa ini,”  tegas Safril.

Samuel Samson Sekjen PKP Indonesia

Beberapa waktu lalu di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jalan Sentra Primer Baru Timur Pulogebang, Jakarta Timur. Ditemui Samuel Samson selaku Sekjen DPN PKP Indonesia mengatakan, "Pada dasarnya kami memegang pada AD/ART bagaimana mengoperasikan partai kita kedalam maupun keluar, “Kedalam itu ada proses dimana Ketum yang lama kemudian harus kena sangsi organisasi itu diberhentikan yang telah sesuai dengan AD/ART, ungkap Samuel.

“ Karena partai ini terikat dengan UU parpol, kalau diproses secara internal kita ganti lalu kita lapor pada MenkumHam, tapi karena ini bukan penyelenggaraan kongres ini tentang pergantian karena kena sangsi disiplin partai maka cukup dalam kontek pencatatan yang dikeluarkan oleh direktur tata usaha, ucapnya.
Dalam catatan telah terjadi pergantian ketua Umum DPN PKP Indonesia dari Isran Noor digantikan oleh Mayjen (Purn) Haris Sudarno dan telah dicatat oleh 

menkumham, Nah sudah keluar surat dari kemenkumham berarti pak haris sudah sah lalu kami menyelenggarakan KLB, dari KLB terpilihlah Mayjen (Purn) Haris Sudarno sebagai Ketua Umum (Ketum) dan Samuel Samson sebagai Sekretariat Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Selesai KLB kita lapor hasil KLB ke Menkumham tapi sampai saat ini belum ada surat pengesahan dari kemenkumham padahal UU mengatakan tujuh hari setelah kita lapor harus terbit surat pengesahan tersebut,” tegas Samuel.

Terkait adanya dualisme di tubuh partai berlambang burung Garuda ini Samuel Samson mengatakan,” Tidak ada dualisme di partai ini,” pungkasnya.

Sidang yang diketuai Tri cahya Indra Permana dalam perkara No. 256/G/2016/PTUN Jakarta , antara Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Melawan kementerian Hukum dan Hak asasi manusia RI (Tergugat) akan dilanjutkan pada Senin 5 Desember 2016 dengan agenda jawaban dari pihak tergugat.[edi/Jf]


Related

Iptek 5516513353350210736

Posting Komentar Default Comments

emo-but-icon

Hubungi kami

Nama

Email *

Pesan *

item