Rapat Penyusunan Peraturan Badan Keamanan Laut

Jakarta - Rapat Penyusunan Peraturan Badan Keamanan Laut. Kepala Biro Umum Bakamla Brigjen TNI Marinir Sandy M. Latief diwakili Kabag Humas dan Protokol Kolonel Laut (KH) Drs. Toni Syaiful membuka kegiatan Rapat Penyusunan Peraturan Badan Keamanan Laut, di Ruang Magenta Hotel All Seasons, Jakarta Pusat, Rabu (30/5/2018).

Kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka meningkatkan dan menyempurnakan peraturan-peraturan Bakamla terkait kelembagaan, SDM dan ketatalaksanaan ini perlu dilakukan guna pembaharuan peraturan Bakamla agar sesuai dengan kondisi terkini untuk mendukung tugas pokok Bakamla. 


Rapat diikuti 20 peserta dan hadir pula selaku narasumber dari Kementerian Hukum dan HAM Direktur Pengundangan, Penerjemahan dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan Imam Santoso, S.H.,M.M. 

Dalam sambutan yang dibacakan Kabag Humas dan Protokol Bakamla, Brigjen Sandy mengatakan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membahas penyusunan peraturan perundang-undangan khususnya terkait pengundangan peraturan lingkup internal Bakamla. Harapannya, para peserta dalam rapat ini dapat memberikan masukan-masukan agar peraturan ini dapat disepakati bersama dan segera dapat dituangkan dalam peraturan.

Lebih lanjut dikatakannya, "Pembenahan, peningkatan, serta penyempurnaan terkait kelembagaan, sumber daya manusia dan ketatalaksanaan perlu dilakukan dalam rangka menghadapi tantangan pengelolaan keamanan dan keselamatan laut, karena bagaimanapun organisasi yang handal sangat ditentukan oleh keberadaan perangkat pendukung salah satunya Peraturan Badan Keamanan Laut". Harapannya agar semua pekerjaan telah terselesaikan sehingga rancangan peraturan sudah terbentuk dalam dua hari kedepan dengan efektif dan efisien.

Terdapat dua peraturan yang dibahas yaitu pertama tentang Pedoman Penegakan Disiplin dan Pemberian Penghargaan Serta Pengenaan Sanksi bagi Personel di Lingkungan Bakamla dan kedua tentang Pola Karier Pegawai Bakamla. 

Diakhir sambutannya Toni Syaiful mengatakan, beberapa hal yang perlu kita tindaklanjuti bersama terkait perumusan, penyusunan, pembuatan dan penyelesaian beberapa peraturan Badan akan selalu melalui koordinasi dengan unit kerja terkait sebagai pemrakarsa, serta khususnya dengan Kementerian Hukum dan HAM, melalui Ditjen Per-UU, Direktorat Pengundangan, Penerjemahan dan Publikasi Peraturan Per-UU untuk pengundangannya sehingga kedepannya senantiasa terjalin hubungan yang baik dari semua pihak sebagaimana kita harapkan. 

Related

TNI 5971533885559909171

Posting Komentar Default Comments


Jakarta Forum Channel - Youtube

Hubungi kami

Nama

Email *

Pesan *

item