Harun Arsyad,” ASN Berstatus Tersangka Tidak Bisa di Terbitkan SK Pemecatan.”

Jakarta - Sidang gugatan yang dilayangkan Asril Aminulah (Penggugat) memasuki agenda mendengarkan keterangan saksi ahli, Senin (23/8), yang di hadirkan oleh pihak tergugat (MENTAN RI–red) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Upaya yang dilakukan oleh penggugat untuk mengembalikan statusnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Kementerian Pertanian RI, khususnya di Direktorat Holtikultura sudah dijalankan melalui meja hijau di Pengadilan TUN Jakarta.

Sidang mendengarkan keterangan saksi ahli di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.(foto.edi)
Dalam keterangannya saksi ahli di tanya oleh kuasa hukum tergugat tentang surat pernyataan, saksi ahli menjawab,”Surat pernyataan yang di buat oleh seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas kehendak diri sendiri bisa di setujui, bisa di tunda atau bisa ditolak, apabila di setujui kalau memang keinginan dari pembina kepegawaian, kalau ditunda kalau yang bersangkutan masih di butuhkan dalam suatu organisasi, itu paling lama satu tahun permintaannya” ucap saksi ahli.

Lebih lanjut saksi ahli mengatakan, kalau ditolak dengan alasan-alasan tertentu misalnya yang bersangkutan  masih dalam proses peradilan dan yang kedua yang bersangkutan masih menjalani proses banding di dalam pelaksanaan hukuman disiplin itu antara lain, tegasnya. 

Sementara Joko S Dawoed selaku kuasa hukum penggugat yang menanyakan terkait seorang PNS yang sedang dalam proses hukum dan menyandang sebagai tersangka dan diketahui pada tanggal 21 Februari 2018 lalu Kementerian Pertanian menerbit Surat keputusan (SK) pemecatan pada tanggal 26 Februari  apakah bisa tergugat menerbitkan surat pemecatan atau pemberhentian itu, tanya Joko. 
saksi ahli Drs. Harun Arsyad,.SH,.MH yang dihadirkan oleh pihak tergugat menyatakan bahwa pejabat Pembina di lembaga tersebut harus penolak surat peryataan pemberhentian itu karena salah satu penolakan permintaan pemberhentian atas diri sendiri adalah yang bersangkutan dalam proses peradilan bukan proses hukum, jadi seorang Aparatur Sipil Negara yang dalam proses peradilan dan sudah menjadi tersangka tidak bisa di keluarkan SK pemecatan atau pemberhentian, itu bertentangan, pungkas saksi ahli.


Foto bersama usai sidang sebelah (kiri) Joko S Dawoed,.SH., Drs. Harun Arsyad.,SH.,MH, (tengah), dan kanan Asril Aminulah,.SP.(foto.edi)

“Penerbitan SK bertentangan dengan UU No.5 Tahun 2014  jo PP 11 Tahun 2017 Pasal 238. Kemudian PP No.32 Tahun 1979 yang salah satu konsiderannya ternyata sudah di cabut oleh PP No.11 Tahun 2017,” jelas Joko usai sidang , Senin (27/8).

Pada sidang berikutnya tambah Joko, pihaknya akan menyerahkan kesimpulan kepada Majelis Hakim. “Kita akan buktikan bahwa SK pemberhentian yang dikeluarkan Menteri Pertanian RI adalah cacat hukum,” pungkasnya.

Sidang yang diketuai Susilowati akan dilanjutkan pada hari Kamis, 6 September 2018 dengan prosesi sidang kesimpulan para pihak.(edi/Jf).


                                                          

Related

Peristiwa 7026999479489953139

Posting Komentar Default Comments

emo-but-icon

Hubungi kami

Nama

Email *

Pesan *

item