Sertifikasi Legalitas Kayu Dipermudah

Jakarta - Kementerian  Beberapa industri kecil dan menengah (IKM) serta petani hutan rakyat yang belum memiliki Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) perlu dibantu dan difasilitasi untuk secepatnya mendapatkan SVLK. Hal ini akan didorong dengan Program Nasional Fasilitasi Sertifikasi Legalitas Kayu Bagi UMKM Kehutanan yang dicanangkan oleh KLHK hari ini di Kantor Pusat KLHK, Jakarta (24/8).

Program nasional ini akan dilakukan dengan mensinergikan sumber daya yang dimiliki KLHK untuk melakukan pendampingan dan dukungan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kehutanan yang terdiri dari Industri Kecil dan Mandiri (IKM) serta petani hutan rakyat guna mendapatkan SVLK. Hal ini akan semakin mendekatkan impian Indonesia untuk menjadi “champion” dalam perdagangan produk kayu legal di pasar global.


Sampai dengan tahun 2017, jumlah IKM di hulu dan hilir yang telah berhasil sertifikat SLVK sebanyak 3946 unit. Dimana 3088 unit diantaranya difasilitasi oleh pemerintah melalui KLHK

Tahun 2018 Pemerintah memberikan bantuan kepada UMKM berupa fasilitasi sertifikasi legalitas kayu sebanyak 150 kelompok, diharapkan pada akhir 2018 akan tercapai sebanyak 153 kelompok UMKM atau 4.086 UMKM (346 unit UMKM industri dan 3.740 unit UMKM Hutan Hak).

Untuk tahun anggaran 2019 akan difasilitasi pembiayaan sertifikasi bagi UMKM sebanyak 150 kelompok atau setara 4.500 unit UMKM (700 unit UMKM industri dan 3.800 unit UMKM Hutan Hak) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7,5 Milyar.

Darmin Nasution selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang menjadi Menteri LHK ad interim mencanangkan secara langsung progam ini. 

Dalam pidato sambutannya Darmin menyatakan bahwa, "Ini adalah fasilitasi dari pemerintah untuk memudahkan para pelaku IKM dan petani hutan rakyat, karena mendapat sertifikat adalah momok bagi mereka apalagi untuk yang berada di daerah. Oleh karenanya dibuatlah kemudahan ini, baik biayanya dan prosedurnya, sehingga rakyat untung negara juga untung."

Darmin juga menjelaskan bahwa saat ini pemerintah terus mendorong pertumbuhan ekspor dibandingkan impor, hal ini guna mendorong neraca perdagangan nasional. Di bidang kehutanan SVLK merupakan salah satu kebijakan penting yang terus didukung pemerintah karena ini akan memperbaiki ekspor kita. Kalo ekspor baik neraca semakin baik, maka kita bisa melakukan pembangunan dengan lebih baik.

Sementara itu Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) KLHK, Hilman Nugroho menyebutkan bahwa SVLK merupakan sistem yang bersifat mandatory (wajib) bagi seluruh pelaku usaha bidang kehutanan dari hulu sampai hilir, oleh karenanya pemerintah wajib memberikan bantuan kepada pelaku usaha bidang kehutanan yang belum mampu mendapatkan SVLK.

"Seluruh pelaku UKM/IKM bidang kehutanan dan petani hutan rakyat akan terus dibantu dan difasilitasi pemerintah untuk memperoleh SVLK. Untuk memperoleh SVLK pemerintah akan terus mengupayakan agar syaratnya menjadi mudah, sederhana, aplikatif, kalo bisa gratis," ujar Hilman.

Hilman juga menambahkan bahwa SVLK harus senantiasa disempurnakan, harus mengikuti aturan, harus kekinian dan faktual agar dapat terus mengikuti perkembangan zaman.

SVLK sendiri mulai diimplementasikan pada bulan Januari 2013 setelah dibangun sejak tahun 2003 melalui konsultasi publik dengan keterlibatan para pemangku kepentingan kehutanan dari unsur pemerintah, pelaku usaha, organisasi non pemerintah dan akademisi. 

Dalam perjalanannya, perbaikan terhadap SVLK adalah sesuatu yang logis sebagai sebuah sistem yang dinamis, SVLK melewati proses penyempurnaan, namun tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip keterwakilan, transparansi dan kredibilitas. 

Revisi-revisi pada SVLK, selain mengacu pada perubahan peraturan perundang-undangan, juga diselaraskan dengan masukan dari para pemangku kepentingan. Terakhir SVLK diatur dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/2016 yang mengakomodir kemudahan bagi pelaku usaha khususnya UMKM.

Acara Pencanangan Program Nasional Fasilitasi Sertifikasi Legalitas Kayu Bagi UMKM Kehutanan ini dihadiri juga oleh Perwakilan Eselon-Eselon I KLHK, Penasihat Senior Menteri LHK, Perwakilan Eselon I Kementerian Perindustrian, Perwakilan Lembaga Multilateral dan Lembaga Pembangunan Internasional, Kepala-Kepala Dinas Bidang Kehutanan, Perindustrian dan Perdagangan, Asosiasi-Asosiasi Bidang Kehutanan, Lembaga-Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen Bidang Kehutanan, Organisasi Masyarakat Sipil dan Pema

Related

Peristiwa 7449838297665664336

Posting Komentar Default Comments

emo-but-icon

Hubungi kami

Nama

Email *

Pesan *

item