KLHK Percepat Proses Perhutanan Sosial di Jawa Barat

Jakarta -  Dalam rangka percepatan program Perhutanan Sosial, KLHK terjun langsung ke lapangan, untuk mendukung usulan program Perhutanan Sosial. Sebagaimana dilakukan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL), Bambang Supriyanto, saat menyaksikan penandatanganan Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK), di wilayah kerja Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung Selatan, Provinsi Jawa Barat (22/09).

Kerjasama ini melibatkan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan Kelompok Tani Hutan (KTH), dengan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Garut dan KPH Bandung Selatan. Sekitar 522 KK, dengan total luas lahan garapan sekitar 2141,07 Ha, menjadi sasaran kerjasama ini.


Disampaikan Bambang, setelah penandatanganan NKK, akan segera diterbitkan SK Kemitraan Lingkungan (Kulin) KK oleh Menteri LHK, sebagai akses legal masyarakat dalam mengelola hutan.

"Diharapkan setelah terbitnya SK Menteri LHK, petani bersama pendamping, dapat menyusun rencana-rencana pengembangan lahan garapan, apakah akan membuat tanaman keras kehutanan, jenis MPTS atau tanaman pangan, " lanjutnya.

Hingga akhir September 2018, Bambang menerangkan, akan terbit SK Menteri LHK, yang terdiri dari 8 SK Skema IPHPS dan 9 SK Skema Kulin KK, di KabupatenGarut dan Kabupaten Bandung Selatan.

"Semoga pemberian akses kelola hutan kepada masyarakat, dapat mewujudkan hutan lestari masyarakat sejahtera," tuturnya optimis.

Selain itu, menurut Bambang, saat ini pengembangan tanaman kopi sedang meningkat tajam di kalangan petani, khususnya di Jawa Barat.

"Setiap kelompok dapat meningkatkan daya saing dan nilai tambah, dengan banyak melakukan inovasi pengembangan produk-produk perhutanan sosial," Bambang menyarankan.

Turut hadir dalam penandatanganan NKK tersebut, Kepala Perum Perhutani Regional Jawa Barat dan Banten, Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial, dan akademisi dari Universitas Pajaran Bandung.

Dalam kesempatan ini, Dirjen PSKL juga mengunjungi area calon IPHPS Mandara Giri, yang dikelola masyarakat dengan sistem Agroforestry. Lokasi ini membudidayakan berbagai macam tanaman MPTS, seperti alpukat, kayu manis, sementara penghasilan utamanya dari tanaman kopi.

Mengingat peluang budidaya kopi untuk mendukung perekonomian sangat terbuka lebar, maka Bambang berpendapat, perlu ada peningkatkan produksi, dan dijaga kesinambungannya.

"Hal ini menjadi tantangan baru bagi kaum milenial, untuk berani menjadi petani kopi milenial yang kreatif dan inovatif," ujarnya.

Related

Fasilitas 3633964761516370125

Posting Komentar Default Comments

emo-but-icon

Hubungi kami

Nama

Email *

Pesan *

item