AROGANSI KEPEMIMPINAN P O C JADI BERANTAKAN

Jakarta - Jf-PTUN. Gugatan Pajero Owners Community (POC/Penggugat) dalam perkara No. 176/G/2018/PTUN Jakarta berlanjut pada agenda saksi fakta. Penggugat yang menghadirkan saksi fakta   4 (empat) orang harus puas dengan hanya mendengarkan 2 (Dua) saksi fakta, karena dua saksi fakta yang tidak bisa didengar terkait sebagai Ketua Umum (Joko Trianto)dan sementara Notaris yang dianggap oleh majelis hakim harus menjadi saksi ahli.

Saksi fakta penggugat saat di sumpah oleh hakim PTUN Jakarta

Pada sidang mendengarkan saksi fakta, Selasa (4/12/2018) saksi pertama dan kedua bersikukuh pada pendiriannya bahwa pertama di bentuk dan di aktekan sampai pada berbadan hukum namanya Pajero Owners Community (POC) di depan majelis hakim Tata Usaha Negara, Sehingga ketua majelis hakim yang dipimpin Umar Dani menyudahi kesaksiannya dua saksi fakta tersebut.

Dan pada akhirnya Umar Dani menutup perkara ini,  dan di tunda dua pekan mendatang, Selasa 18 Desember 2018 dengan agenda sidang mendengarkan saksi fakta dari tergugat II intervensi ( Pajero Owner Comoniti yang di singkat juga POC.

Usai sidang di temui wartawan Jakarta forum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Jalan Sentra Primer Baru Timur Pulogebang, Jakarta Timur Kuasa hukum  tergugat II intervensi Agus Supriyanto menyatakan bahwa yang di hadirkan dalam persidangan tadi adalah saksi fakta, sementara saksi fakta itu tidak merubah fakta hukum yang ada, hukum yang ada sudah jelas bahwa mereka secara yuridis hanya memiliki nama dalam bahasa Indonesia Kominitas Permilik Pajero Indonesia (KPPI). Itu fakta baik secara tertulis maupun pengakuan dari saksi di jelaskan,


Agus Supriyanto kuasa hukum tergugat II intervensi
” Jadi ini bukan masalah perebutan nama 3 (Tiga) komunitas yang dipermasalahkan ini mempunyai nama yang berbeda karena di dalam Surat Keputusan (SK) MenkumHAm penggugat jelas Perkumpulan Komunitas Pemilik Pajero Indonesia, tegas Agus.

Lebih lanjut Agus Supriyanto mengatakan mengatakan, “ Kami tergugat II intervensi dalam perkara 176 namanya bukan KPPI (Kominitas Permilik Pajero Indonesia), namanya Pajero Owners Comuniti (POC), sementara di perkara 177 namanya bukan KPPI atau Pajero Owners Communiti tetapi POC Indonesia, jelas satu nama yang berbeda, tuturnya.

“ Di sini kasus yang terjadi  adalah kalau saya analogikan, ada satu orang yang nama di KTP nya misalnya namanya Kafi tapi dari kecil suka mengaku bernama Joni atau Jon 

biar lebih keren selalu dari kecil, kemudian apakah dia bias berangkat keluar negeri atau pada saat dia ingin meminjam uang di Bank dengan menggunakan nama Joni atau Jon pastinya tidak bisa  karena di KTP nya bernama Kafi. “Sama dengan kasus mereka, mereka di SK menkumHAM jelas namanya Kominitas Pemeilik Pajero Indonesia titik, pungkas Agus.

Agus Supriyanto  menyatakan bahwa kasus ini sebenarnya rananya keperdata di pengadilan negeri ini sudah jelas, kesalahan mereka adalah dulu pada saat ingin menggunakan nama Pajero Owners Community di tolak yang di daftar mereka pakai bahasa Indonesia tapi menamakan dirinya POC Indonesia dan ini komunitas ini sudah terjadi perpecahan 5 (lima) kali yang ini (Gugatan ke PTUN) dengan kasus yang sama ada arogansi kepemimpinan dan ada ketidak profesionalan kepemimpinan sehingga terus menerus terjadi perpecahan, dan komunitas 4 (empat ) yang pecah ini mereka berdiri dengan gagah berani dengan perkembangan yang pesat. Masalahnya berbedanya kenapa sampai kepengadilan  pada saat kami pecah karena kami di usir di suruh keluar, maka kami tunjukkan dan benahi POC yang benar, POC dulu yang tidak memiliki anggaran dasar (AD) yang baik, yang dulu tidak memiliki legalitas saya benahi legalitasnya setelah jadi mari bergabung dan gunakan bersama, tapi mereka malah masuk pengadialan dan kami layani saja maunya mereka. Hukum tidak tidur.
Terkait sering terjadinya perpecahan di tubuh komunitas ini lagi – lagi Agus  Supriyanto mengatakan,” Arogansi kepemimpinan,’ cetusnya.

Semetara di tempat yang sama kuasa hukum penggugat MasrinTarihoran menyikapi pernyataan kuasa hukum tergugat II intervensi, dia mengatakan,” Ada namnya TIone, ada nama PSF, dan lain – lainnya semua itu bekas anggota POC, namun bagi kami karena mereka buat nama yang beda itu tidak masalah karena itu hak asasi mereka, ini kita masalahin adalah seolah – olah kepengurusan kita yang sekarang ini di kudeta diambil alih dengan cara memanipulasi akte dan SK KemenkumHAM, kata Masrin.

“Permohonan kami adalah Pajero Owners Community itupun yang mengajukan nama tersebut beliau (Leo), tetapi tahun 2016 di tolak oleh KemenkumHAM karena berbahasa Inggris bagaimana caranya, maka di SK kami itupun tertulis karena konflin kami lalu diterjemakan dalam bahasa Indonesia  Pemilik Pajero Indonesia tapi dibawahnya ditulis sesuai dengan akte notaris dan akte notaris itu dalam SK, tegasnya.

“ Gini anggaran dasar kita termasuk  saya yang salah satu membidangi anggaran dasar ini, berkumpul di kantor saya di Bendungan Ilir para pendiri termasuk leonard yang tidak mau melepas kepemimipinan ini, lalu dia bilang Ketua Umum (Ketum) harus dari Jakarta, sementara kita sudah sampai Sulawesi, sampai Sumatera masa  Ketum harus dari Sumatera dan untuk mensiasati itu dulu kita buat kantor pusat di Jakarta sebetulnya itu untuk mengakomudir maunya leo ternyata,” dia mau jadi ketua seumur hidup agar dapat pinjaman dari anggota, dan leo sempat menjadi ketua dua kali, tandas Masrin.

“Karena Ketum POC Joko Trianto yang sekarang ini tidak mau di setir leo, makanya dianggap arogan kepemimpinan, tandasnya. [edi/Jf].


Related

Iptek 1215021061029598190

Posting Komentar Default Comments

emo-but-icon

Hubungi kami

Nama

Email *

Pesan *

item