Kuasa Hukum Penggugat Bantah Penyataan Kuasa Hukum Fuad Bawazier

Jakarta - Kuasa Hukum Penggugat Bantah Penyataan Kuasa Hukum Fuad Bawazier
Jf-TUN. Sidang yang seharus mengagendakan jawaban, Selasa (27/05/2019) dari tergugat (KemenkumHAM RI) di tunda hingga tanggal 18 Juni 2019 karena tergugat tidak hadir dalam persidangan itu. Seharusnya pada sidang jawaban hakim pun akan mengambil sikapnya terhadap permohonan intervensi yang dikuasakan oleh Herman Kadir,.SH.,MH yang mewakil Fuad Bawazier kini haruslah di tunda pula.

Usai ketua majelis hakim Adhi Budhi sulistyo mengetuk palu yang mengakhiri persidangan pada hari itu, di temui para wartawan kuasa hukum intervensi Herman Kadir soal apa kepentingannya Fuad Bawazier masuk sebagai pihak, Herman menyatakan bahwa obyek sengketa dan yayasan ini yang di gugat di pengadilan TUN adalah milik klaennya dan hal ini kami di beri kuasa untuk mempertahankan keabsahan obyek gugatan yang di gugat oleh penggugat.

Herman Kadir.,SH.,MH. kuasa hukum Intervensi.
“Penggugat kan pembina juga di yayasan inidan sama-sama mendirikan yayasan ini juga, lalu apa relevansinya dia menggugat, tanya Herman.

Kabar sumirnya pendiri ini hanya beberapa gelintir orang namun hal itu di bantah kuasa hukum, bahwa pada saat mendirikan yayasan ini sama – sama.

Terkait pendiri yayasan bahwa di dalam akta awal Cuma beberapa orang, namun di situ ada fuad Bawazier dari mana membuktikan faktanya.

Menyikapi hal tersebut Herman Kadir mengatakan,”Bahwa semua itu karena ada perubahan dan pendirian itu atas kesepakatan dan Undang – undangpun mengatur itu,” tegas Herman Kadir.,SH,.MH
“Jadi yang di pakaiitu tetap saja akte perbuhan yang menjadi acuan, jadi kalau di lihat dari prosedur yang ada sudah jelas gugatan salah alamat dan kadaluarsa menginggat kan sudah ada pemberitahuan sebelumnya masa mereka tidak itu, pungkasnya.

Gugatan yang dilayangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta oelh pendiri serta pengurus yang diwakili oleh Djoko Semedi,.SH,. MH., selaku Ketua Umum (Ketum), dan Muhajir.  S.,Kep.,Nurs,.MMRS selaku sekretaris Umum Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya, melawan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, cq Direktur Jenderal 

AdministrasiHukumUmum(DirjenAHU)KemenkumHAMR.
Ditemui Kuasa hukum penggugat, Selasa (27/05/2019) yang selalu di dampingi Sekretaris Yarusib Mahmud,.SH.,MH, dan Muhajir S.,Kep.,Nurs,.MMRS di buaran plaza. 

Kita memang belum mengajukan  sanggahan atau tanggapan (replik) dari jawaban mereka, untuk tanggal 18 Juni 2019 akan diberikan sanggahan untuk menangapi Epsepsi salah satunya adalah mengenai tenggang waktu kita di anggap kadaluarsa," ujar Mahmud ,SH, dalam Sidang hari ini. 

Dari kiri Muhajir S.,Kep.,Nurs,.MMRS, dan Mahmud,.SH.,MH
"Karna memang ada beberapa SK yang terbit tahun 2011, tahun 2014 dan tahun 2017 mengenai itu bahwasanya tenggang waktu itu sudah terbanding ketika pada saat kita mengajukan upaya hukum  Kementrian HAM dan bulan September kemudian ada jawaban, dan kita mengajukan upaya banding  administratif kepada Presiden dan tidak ada jawaban dari presedien, itu sudah kita upayakan," jelasnya.

Mahmud menambahkan,” Jadi hitungan tenggang waktu itu, bukan sdi hitung sejak Tanggal surat Keputusan (SK) Kemneterian Hukum dan Haka Asasi Manusia bukan,tapi sejak upaya hukum kita yang terakhir kapan. Jadi upaya hukum kita yang reakhir ketika di ajukan kepada presiden pada bulan april,tegasnya.“Sepuluh (10) hari Presiden tidak menjawab terhadap upaya hukum hak banding administrasi, maka terbuka hak gugatan kepada kami, sementara hak jawab Presiden sudah terlampoi selama 10 hari itu, dan tidak benar bahwa gugatan kami di Pengadilan Tata Usaha Negara  (PTUN) Jakarta lewat tenggang waktu atau Kadaluarsa, cetus Mahmud pada wartawan.[edi/Jf].








Related

Iptek 5654929865992450556

Posting Komentar Default Comments

emo-but-icon

Hubungi kami

Nama

Email *

Pesan *

item